Sumber foto: AP Photo/Vincent Thian
GILA KIU - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku berupaya membenahi kementeriannya, agar tidak ada lagi praktik mafia dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Salah satunya dengan terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan melakukan negosiasi langsung atas nama pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di tanah air untuk melakukan hal ini.
"Saya ingin tahu harga yang sebenarnya (alutsista) itu berapa sih," kata Prabowo saat berbicara dalam acara Deddy Corbuzier di kanal YouTube, Minggu, 13 Juni 2021.
Cara lain untuk mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista adalah dengan menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengkaji kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen efektif dan terkirim.
"KKan kontrak (pembelian alutsista) itu ada beberapa tahapan, ada tahap awal, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk kondisi keuangan," kata Prabowo.
Diplomasi Prabowo dalam pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu dalam merantau ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada Oktober 2019, Prabowo telah mengunjungi setidaknya 14 negara. Dia mencatat lima kunjungan ke Turki dan tiga kali ke Rusia.
Apakah cara ini bisa mencegah potensi praktik korupsi dalam pembelian alutsista?
Prabowo tidak membantah sering terjadi mark up anggaran pembelian alutsista
Dalam acara tersebut, Prabowo tak memungkiri praktik mark-up pembelian alutsista kerap terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan bahwa hal ini sudah sering terjadi.
“Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia,” kata Prabowo.
"Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up)," ujarnya lagi.
Bahkan, Prabowo menyebut mark-up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula. Dia enggan menandatangani kontrak pembelian. Ia mengaku sudah melapor ke presiden soal ini.
"Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya," ujarnya.
Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mengambil untung dari transaksi tersebut. Namun, keuntungan yang ditetapkan harusnya masuk akal.
“Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya),” ujarnya.
Presiden Jokowi minta road map pembelian alutsista dan pertahanan selama 25 tahun kepada Menhan Prabowo
Dalam siaran tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa dari awal ingin membeli alutsista hingga muncul anggaran dengan nilai fantastis Rp 1.760 triliun. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk menerjemahkan instruksi Presiden Jokowi saat berpidato di tahun 2019.
“Pak Menhan, saya ingin suatu master plan, grand design. Saya minta (master plan) selama 15-25 tahun. Jangan dicicil (setiap tahun). Saya minta perencanaan utuh dan laksanakan," kata Prabowo menirukan kalimat Jokowi dua tahun lalu.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui rencana modernisasi alutsista sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Anggaran yang bisa digunakan untuk pembelian alutsista harus dialihkan untuk mengatasi pandemi.
"Memang saya akui (rencana modernisasi alutsista) tertunda. Jadi, saya menata dan menyiapkan rencana sesuai dengan instruksi Beliau," kata Prabowo.
Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk masterplan yang dokumennya kemudian dibocorkan ke publik. Anggaran jumbo untuk pembelian alutsista menjadi sorotan, karena rencananya akan dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri. Nominal anggaran Rp 1.760 triliun juga direncanakan akan habis pada 2024.
Kementerian Pertahanan membantah rencana pembelian alutsista dengan pinjaman luar negeri, berjanji tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu kan seharusnya dokumen yang bersifat rahasia, tapi malah dikeluarkan. Padahal, belum ada keputusan," kata Prabowo.
Prabowo mengklaim polemik pembelian alutsista yang terjadi saat ini bahkan bisa dimanfaatkan oleh negara asing. “Ini yang sebenarnya tidak kita sadari, bahwa banyak negara yang tidak suka Indonesia itu menjadi negara yang aman dan kuat,” ujarnya.
0 Comments